Demonstran Myanmar marah: Indonesia, jangan mendukung diktator!
Demonstran Myanmar marah: Indonesia, jangan mendukung diktator!
BERITA - BANGKOK. Kondisi politik hadapan Myanmar masih memanas. Di tengah kondisi tercatat, Menteri luar negeri atas junta militer Myanmar dilaporkan menggelar pembicaraan demi Indonesia lagi Thailand.
Agenda dari Wunna Maung Lwin itu terjadi setelah Asia Tenggara berupaya meredam gejolak karena kudeta pada 1 Februari. Keputusan angkatan bersenjata menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi bersama dalang politik lainnya menuai kecaman internasional.
Tindakan kudeta militer itu menyebabkan ribuan orang ketimbang berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan bersama berdemonstrasi.
Pertemuan itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi disebut tidak bagi segera terbang ke Naypyidaw.
Adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sanrat, yang memcocokkan adanya pertemuan tripartite. Wunna Maung Lwin bertemu saat Menlu Retno juga menggelar pertemuan dengan Menlu "Negeri Gajah Putih", Don Pramudwinai.
"Kami tidak merencanakannya. Tetapi tepat (ada pertemuan)," ujar Tanee terdalam pesan singkat kepada awak media searea.
Sumber di Bangkok mengungkapkan, pertemuan antara Don, Retno Marsudi, dan Wunna terjadi atas prakarsa "Negeri Gajah Putih".
Sebelumnya Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang berkuasa dengan 2014 juga meterusi kudeta, berujar isu Myanmar sudah ditangani kemenlunya.
Prayut mengatakan bahwa dua negara Asia Tenggar itu merupakan "televel adapun baik", sebelum menolak menjawab lebih lanjut.
"Berhenti bernegosiasi lewat mereka"
"Berhenti bernegosiasi bersama mereka"
Dilansir AFP Rabu (24/2/2021), sebelumnya KBRI pada Yangon patut menghadapi ratusan demonstran, semasa dua hari beruntun. Para pengunjuk rasa marah karena Jakarta memertimbangkan negosiasi dengan junta militer, akan secara resmi bernama Dewan Pemerintahan Negara.
Demonstran membawa berbagai spanduk untuk meluapkan kemarahan, seperti "berhenti bernegosiasi dengan mereka", atau "Indonesia, jangan mendukung diktator".
"Dewan Pemerintahan Negara milik militer bukan pemerintahan kami bahwa sah," kata melenceng satu peserta, Seinn Lae Maung.
Datang dengan menggambar bendera Myanmar di wajahnya, Seinn menyerukan supaya Jakarta bersedia mendengarkan suara rakyat. Sejak kudeta demi 1 Februari, negara yang dulunya bernama Burma itu dilanda berbagai gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.
Tatmadaw, nama resmi militer, memadilkan tindakan mereka demi menyebut Suu Kyi sudah melakukan kecurangan dalam pemilu.
Artikel ini telah tayang dekat Kompas.com bersama judul "Menlu melalui Junta Militer Myanmar Berdiskusi bersama Thailand maka Indonesia" Penulis : Ardi Priyatno Utomo Editor : Ardi Priyatno Utomo
